Disanksi PSSI, Persib Siap Ajukan Banding dan Somasi

Bandung - Persib Bandung dengan cepat merespons sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin PSSI kepada mereka. Klub berjuluk Maung Bandung ini akan mengajukan banding dan somasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Persib mendapat sanksi dari PSSI karena telah meninggalkan Indonesian Premier League (IPL) dan menyeberang ke Indonesian Super League (ISL). Mereka dijatuhi hukuman berupa turun kasta ke Divisi Utama, dicoret keikutsertaannya di IPL, denda Rp 1 miliar, serta berbagai sanksi lainnya.

Menyikapi sanksi tersebut, Persib siap mengajukan banding ke Komisi Banding (Komding) PSSI.

"Menyikapi sanksi itu pasti sikap kita pragmatis. Kita ajukan banding saja lah, pasti banding," kata Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Muhammad Farhan, saat dihubungi wartawan, Selasa (13/12/2011) malam.

Sejauh ini, barisan petinggi PT PBB pun terus berkoordinasi untuk menyikapi sanksi tersebut. "Kita terus berkoordinasi 24 jam," ucapnya.

Disinggung soal banding, Farhan menyatakan hal itu terserah ke Komding apakah diterima atau tidak. Jika banding yang akan diajukan Persib tidak diterima, Persib akan terus berupaya.

"Kalau (banding) bisa diterima ya kita banding, kalau tidak, mungkin urusannya akan panjang," ungkapnya.

Soal sanksi sendiri, Farhan menyebut itu hak PSSI untuk menjatuhkannya bagi Persib dan klub lainnya yang memilih berkiprah di Liga Super Indonesia (LSI).

"Soal sanksi itu hak mereka, enggak ada larangan untuk lakukan hal apapun. Tapi hak kita juga untuk mengajukan banding," cetusnya.

Meski diakui Farhan, sanksi yang diberikan PSSI tidak jelas. Alasannya, Persib dan klub lain tidak diundang PSSI sebelum organisasi yang dipimpin Djohar Arifin Husin itu memberikan sanksi.

"Prosesnya aneh. Kita tidak dipanggil lagi dan tidak dimintai keterangangan apapun. Tapi kita tidak mempermasalahkan itu," kata Farhan.

Somasi Siap Diajukan

Selain berencana melakukan banding, Persib juga sudah mengupayakan langkah hukum lain, yaitu berupa somasi ke PSSI.

"Keputusannya kita akan ajukan somasi dan banding ke PSSI. Kita akan kirim suratnya hari ini langsung ke PSSI berbarengan dengan permintaan banding," ujar Farhan saat dihubungi detikbandung, Rabu (14/12/2011).

"Kita ajukan somasi itu minta penjelasan atas poin-poin yang tidak jelas dan tidak tegas di surat keputusan itu," katanya.

Menurut Farhan, Persib telah diperlakukan tidak adil. Persib pun meminta penjelasan logis atas sanksi berat yang diterima.

"Kita mempertanyakan keadilan dan juga penjelasan logis dari PSSI terkait penerapan sanksi yang selektif (tidak adil-red) ini," tandasnya.

"Harapan kita cuma satu, keputusan (sanksi) itu dicabut. Cukup itu harapan kita," harapnya.

BOPI Anggap ISL Turnamen

Jakarta - Legalitas Indonesian Super League (ISL) terus disoroti. Badan Olahraga Profesional (BOPI) kembali menegaskan tidak mengizinkan kompetisi tersebut dan menganggapnya sebagai turnamen.

Hal itu disampaikan ketua umum BOPI, Gordon Mogot, di Hotel The Sultan, Jakarta, Jumat (9/12/2011). Menurutnya, kompetisi profesional di Indonesia hanya Indonesia Super League (IPL) yang dikelola PT. Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS).

"PT LPIS sudah disahkan PSSI. Kami sudah melakukan kajian, ternyata memang tidak ada APBD, sehingga kami mengetahui bahwa mereka olahraga profesional," ujar Gordon.

"BOPI tidak mengenal kompetisi profesional selain yang dilaksanakan oleh PT LPIS," sambungnya.

Godon mengatakan, kalaupun BOI mengeluarkan izin itu hanya bila ada rekomendasi dari PSSI. Di luar itu, maka event tersebut dianggap lepas dari induk organisasi.

"Status pertandingannya pun bukan kompetisi tapi turnamen. Kalau kemudian ada yang ngomong kompetisi, saya pikir itu turnamen, karena kompetisi resmi yang dikelola LPIS sudah saya tanda tangani," tandasnya.

Djohar Minta RD Upgrade dan Cari Pemain Baru

Jakarta - Djohar Arifin Husin menegaskan larangan pemain ISL masuk timnas merupakan ketentuan dari FIFA. Karenanya, dia meminta pelatih timnas untuk mencari pemain baru dan melakukan pembaruan di tim.

"Saya sudah katakan kepada Rahmad Darmawan waktu lawan LA Galaxy, pilih semua pemain dari manapun. Artinya kita semua bisa bela Merah Putih. Tapi ini ketentuan dari FIFA, kalau kita tidak ikut, kita akan di-banned dan akan dihukum," ujar Djohar di Hotel Sultan jumat (9/12/11).

Langkah PSSI yang mengikuti aturan FIFA untuk tidak memasukkan pemain yang klubnya berlaga di ISL, yang dinyatakan ilegal oleh PSSI, secara langsung berdampak pada kekuatan timnas senior dan U-23. Mayoritas punggawa 'Garuda' dan 'Garuda Muda' saat ini justru bermain di klub yang berlaga di ISL.

Inilah yang kemudian dikeluhkan Rahmad Darmawan. Dalam perbincangan dengan detikSport, dia menyebut kalau konflik dan dualisme kompetisi yanh ada saat ini membuat pemain jadi korban.

"Saya berharap kembali semua tim-tim yang ikut kompetisi di luar, kembalilah ke rumah kita, ada yang salah mari kita perbaiki. Saya sependapat dengan Rahmad Darmawan tidak ingin ada kotak-kotak dalam sepakbola nasional, tapi ini bukan kemauan kita."

"Kita akan rapat minggu depan dengan seluruh coach soal bagaimana model yang kita inginkan terhadap timnas kedepan. Dan tugas mereka bukan hanya untuk timnas, tetapi upgrade pemain, tergantung kebutuhan. Tugas pelatih memperbaiki sepakbola secara keseluruhan, bukan sekedar melatih," tuntas .

PSSI Segera Diusir dari Senayan

Bogor - Keputusan Menpora Andi Mallarangeng untuk tidak mengakui kepengurusan PSSI di bawah Nurdin Halid diikuti oleh implikasi lanjutan. Salah satunya, PSSI akan diusir dari kantornya di SU GBK.

Pada Senin (28/3/2011), Menpora mengeluarkan pernyataan bahwa kepengurusan PSSI di bawah Nurdin tidak lagi diakui. Pemerintah juga akan menghentikan semua bantuan kepada PSSI.

Bentuk penghentian bantuan dari Pemerintah tersebut antara lain adalah dihentikannya anggaran serta diusirnya PSSi dari kantor mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang merupakan aset negara.

"Otomatis (anggaran) langsung dihentikan. Kami tidak mengakui lagi. Kalau sudah tidak diakui, berarti langsung dihentikan," kata Andi saat ditemui di Istana Bogor, Selasa (29/3/2011).

"Begitu pula kantor PSSI yang ada di Gelora Bung Karno Senayan, itu juga milik Pemerintah, juga dihentikan. Tentu saja, itu kan milik Pemerintah, jadi kepengurusan PSSi tidak bisa lagi menggunakan fasilitas negara," tambah Andi.

Di hadapan wartawan, Senin (28/3), Nurdin Halid mengaku tidak khawatir apabila kelak diminta keluar dari kantor PSSI. Dengan nada memelas, Nurdin mengaku sebagai rakyat biasa yang tidak bisa mencegah tindakan Pemerintah.